Tuntut Revisi UU No 6 Tahun 2014, Seluruh Anggota FKKC Serbu Senayan

Jakarta -  Sebanyak ratusan kuwu yang tergabung dalam Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) berangkat menuju Senayan pada Senin malam (16/1/2023). 

Para kuwu se-kabupaten Cirebon bersama kepala desa se-Indonesia akan menggelar aksi tuntutan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Baca juga: Berkaca Tragedi Kanjuruhan, Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Jawa Timur Indonesia Minta Mitigasi Korban

“Alhamdulillah FKKC sudah tiba di Jakarta, dan pihaknya mengikuti aksi damai dan menuntut pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ” kata Ketua FKKC Muali yang di dampingi wakil ketua H. Lily yang di dampingi Kuwu se-kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat dihubungi media, Selasa (17/1/2023).

Menurut Ketua FKKC Muali, semua anggota FKKC Kabupaten Cirebon menyampaikan tuntutan dari puluhan ribu kepala desa di tanah air, dan dirinya bersama kuwu atau kepala desa se-Indonesia bergerak untuk melakukan audiensi di gedung DPR RI.

Baca juga: Jalan Lurus, Mini Bus Avanza Ditemukan di Rawa Jalan Mahir Mahar

"Semoga saja audiensi ini, membuahkan hasil yang sesuai dari seluruh harapan para kuwu atau kepala desa se-Indonesia, ” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Sekjen FKKC Kuwu Ahmad Hudori desa Cibogo, kami memastikan jika keberangkatannya bersama ratusan kuwu ke Jakarta tidak menganggu pelayanan masyarakat di desanya.

Baca juga: Ingkit Djaper: PT Gemareksa dan PT Satria Hupasarana Harus Kembalikan Hak Masyarakat

“Insya Allah dalam aksi Kuwu yang berangkat ke Jakarta tidak mengganggu kinerja perangkat desa, pelayanan masih tetap berjalan dan sesuai tupoksi, " tandasnya.

Sedangkan wakil ketua FKKC Kuwu H. Lily bersama Kuwu Azis Maulana menyampaikan, ratusan kuwu yang tergabung dalam FKKC di Kabupaten Cirebon berangkat bersama dan berkumpul di Jakarta untuk menuntut masa jabatan kuwu yang enam tahun menjadi sembilan tahun

Baca juga: Ikasum Jaya Usulkan Komisaris AMMAN Putera Daerah, Gubernur NTB Sambut Positif

“Kami berharap aksi damai ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR agar tuntutan penyempurnaan masa jabatan Kuwu dari enam tahun menjadi sembilan tahun segera direalisasikan, ” tegasnya.

Agus S

Baca juga: Dewan Adat Dayak:  Semoga Pembangunan di IKN Lancar